RINGKASAN MATERI IPS KELAS IX BAB 4 "PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN"

BAB 4 PERISTIWA-PERISTIWA POLITIK DAN EKONOMI INDONESIA PASCA PENGAKUAN KEDAULATAN

A.      PERISTIWA POLITIK

1.    PEMILIHAN UMUM 1955 (DEMOKRASI LIBERAL)

a.      Situasi politik Indonesia Sebelum Pemili 1955

Setelah Indonesia kembali ke Negara kesatuan, Indonesia menerapkan sistem Demokrasi Liberal dengan sistem pemerintahannya adalah Kabinet Parlementer.

• Munculnya berbagai macam partai politik (pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya)
• Sering terjadinya pergantian cabinet (dari tahun 1950-1959 terdapat 7 kabinet yang memerintah)

1)      Kabinet Mohammad Natsir (sep 1950 – maret 1951

2)      Kabinet Sukiman (April 1951 – Februari 1952)

3)      Kabinet Wilopo (April 1952 – Juni 1953)

4)      Kabinet Ali Sastroamijoyo I (Juli 1953 – juli 1955)

5)      Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)

6)      Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Msret 1956 – Maret 1957)

7)      Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)

 

b.      Pelaksanaan Pemilu 1955

• merupakan pemilu yang pertama
• pemilu diselenggarakan pada masa cabinet Burhanudin Harahap
• Pemilu dilaksanakan dalam 2 tahap. (29 September 1955 memilih anggota DPR, dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante/Badan Pembentuk UUD)
• hasil pemilu menunjukkan 4 partai yang memiliiki suara terbanyak yaitu PNI 57 wakil, Masyumi 57 wakil, NU 45 Wakil, PKI 39 WakiL
•  Pemilu berjalan bersih dan jujur, namun masa kampanye terlalu lama yakni 2,5 tahun.
• pemilu 1955 tidak mampu memberikan stabilitas politik sehingga menyebabkan perpecahan antara pemerintah pusat dan daerah.
• diperparah dengan ketidakmampuan Badan Konstituan dalam menyusun UUD karena tidak mencapai titik temu.
• untuk mengatasi masalah tersebut, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden

2.    DEKRIT PRESIDEN 5 JULI 1955 (DEMOKRASI LIBERAL)

Kegagalan Dewan Konstituante)

• Setelah Pemili 1955, terbentuklah Dewan Konstituante yang bertugas menyusun UUD baru.
• Dewan ini terbagi menjadi 2 yaitu kelompok  islam dan keolmpok nasionalis, kedua kelompok sulit mencapai kata sepakat sehingga sering terjadi perpecahan pandapat èUUD barupun gagal èPresiden mengeluarkan Dekrit Presiden untuk mengatasi measlah tersebut:

Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden:

• Anjuran kembali pada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dan konstituante
• Konstituante tidak lagi menyelesaikan tugasnya
• Kemelut dalam konstituante membahayakan persatuan

Isi Dekrit Presiden

•  Pembubaran Konstituante
• Pemberlakuan kembali UUD 1945 sebagai UUD RI
• Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

Tujuan : Dekrit ini sebagai langkah untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dampak / Akibat Dekrit Presiden 5 Juli 1959 :
1) Sisi Positif:

• Menyelamatkan Negara dari ancaman perpecahan dan krisis politik berkepanjangan
• Memberikan pedoman menggunakan UUD 1945 untuk hidup berbangsa dan bernegara
• Merintis pembentukan MPRS dan DPAS

2) Sisi Negatif:

• Memberikan kekuasaan yang besar kepada presiden, terhadap MPR maupun lembaga tinggi Negara lainnya
• Memberi peluang kalangan militer berpolitik

3.   KONDISI POLITIK PADA MASA DEMOKRASI TERPIMPIN 1959-1965)

a.      Kondisi politik dalam negeri

• Kekuasaan presiden cendrung otoriter
• Sering terjadi penyimpangan terhadap UUD 1945 dan Pancasila
• Pada masa ini PKI berusaha menempatkan diri sebagai golongan yang pancasilais
• Kekuatan politik pada masa ini terpusat ditangan Presiden Soekarno dan TNI-AD dan PKI disampingnya
• Berkembangnya ajaran NASAKOM yang menguntungkan PKI dan menempatkan PKI sebagai unsure sah dalam politik Indonesia.
• PKI semakin kuat namun akhirnya melakukan Kudeta pada tanggal 30 September 1965.

b.      Kondisi politik luar negeri

B.      PERISTIWA EKONOMI

BANYAKNYA MASALAH PEREKONOMIAN YANG MUNCUL

1.      BELUM TERWUJUDNYA KEMERDEKAAN EKONOMI

2.      PERKEBUNAN DAN INSTALASI-INSTALASI RUSAK

3.      JUMLAH PENDUDUK MENINGKAT CUKUP TAJAM

4.      UTANG NEGARA MENINGKAT DAN INFLASI CUKUP TINGGI

5.      DEFISIT DALAM PERDAGANGAN IINTERNASIONAL

6.      KEKURANGAN TENAGA AHLI UNTUK MENUJU EKONOMI NASIONAL

7.      RENDAHNYA PENANAMAN MODAL ASING AKIBAT KONFLIK IRIAN BARAT

8.      TERJADINYA DISINVESTASI YHANG TAJAM DALAM RAHUN 1960AN